Skripsi Hukum Gratis | Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum

Orwin Kuningan    7:43:00 AM    download skripsi    2 comments   

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela

Bidang hukum

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi]], hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Hukum pidana

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang - undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis)

Hukum perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

1. Hukum keluarga
2. Hukum harta kekayaan
3. Hukum benda
4. Hukum Perikatan
5. Hukum Waris

Hukum acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menrut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.

Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

Sistem hukum

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, common law system, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama.

Sistem hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Common law system adalah SUATU sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.

Sistem hukum Anglo-Saxon

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

Sistem hukum adat/kebiasaan

Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Sistem hukum agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

Di bawah ini adalah referensi judul skripsi yang kami ambil dari seluruh universitas di indonesia, jika sahabat mahasiswa membutuhkan file lengkap skripsi ilmu hukum ataupun jurusan ilmu hukum bisa memesan paket mega skripsi yang berisi 1300 skripsi semua jurusan hanya dengan mengeluarkan uang saku sebesar Rp.150.000,- saja. Bagi skripsi informatika dan ilmu komputer sebagian telah dilengkapi program+sourcecode lengkap. silahkan pesan Di sini >> Order Mega Skripsi

Kami juga menawarkan paket mega source code lengkap, yaitu kumpulan program, sourcecode, aplikasi Visual Basic (VB), PHP yang berisi lebih dari 160 program+sourcecode lengkap didalamnya, kami mengemasnya di dalam 3 DVD dengan total file 12 giga. Jika sahabat mahasiswa tertarik silahkan memesan di sini >> Order Mega Source code

Kumpulan Judul Skripsi Hukum

1. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PASAL 19 AYAT (2) UNDANGUNDANG ADVOKAT TENTANG HAK ADVOKAT MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENYITAAN DOKUMEN KLIEN
2. PENULISAN HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN PENERIMA BARANG ATAS PENETAPAN BEA BARANG KIRIMAN POS DARI LUAR NEGERI (Studi Kasus di Sentral Pos Paket (SPP) Juanda, Sidoarjo)
3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN ?KEAMANAN BERKENDARA? (SAFETY RIDING) (Studi terhadap Bis Antar Kota dalam Propinsi Jurusan Malang ? Banyuwangi)
4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN MENURUT UNDANGUNDANG NO. 23 TAHUN 2002 (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
5. ?TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PELANGGARAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RUMAH MAKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT)?
6. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Study Kasus Di Desa Sumberpinang Mlandingan Kabupaten Situbondo)
7. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA ( TKW ) TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)
8. IMPLEMENTASI HAK-HAK TENAGA KERJA HARIAN LEPAS PADA JASA PEMBORONGAN INSTALASI LISTRIK APABILA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Studi di CV. Sinar Semeru Pagerluyung Gedeg Mojokerto)
9. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BILA TERJADI PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang)
10. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK INDEKOST DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Studi di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Kota Malang)
11. ANALISIS KRIMINOLOGIS FENOMENA ABORTUS PROVOKATUS KRIMINALIS DI KALANGAN MAHASISWI (studi salah satu PTS di Malang)
12. ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ( Studi di Polres Kepanjen )
13. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI YANG BENAR TERHADAP PERIKLANAN TARIF TELEPON SELULER IM3 DAN XL ( Studi Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler IM3 Dan XL Di Ma?had Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang )
14. KAJIAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI WUJUD SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
15. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Faktor-faktor Pada Masyarakat Untuk Cenderung Melakukan Tindakan Suap Dan Upaya Penanggulangannya Dalam Kasus Tilang Pada Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polres Pamekasan)
16. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIAKIBATKAN MINUMAN KERAS (Studi di Desa Taman Ayu Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)
17. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DENGAN KLAUSUL ALL RISK DALAM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama BumiputeraBlitar)
18. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO 32 TAHUN 2004 (Studi di Bagian Hukum Pemerintah Kota Blitar)
19. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember)
20. KAJIAN YURIDIS NORMATIF SISTEM PENGAWASAN PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
21. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TANGGUNG-JAWAB PRODUSEN (PERUSAHAAN) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (KEMASAN PLASTIK) UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di PT. Unilever Indonesia Tbk Cq. W-Queen Collection Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)
22. EFEKTIFITAS PASAL 24 DAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang)
23. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GRIYA BACA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI
24. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN ( Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang)
25. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN UPAYA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET (STUDI DI PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER)
26. TINJAUAN TENTANG PENYITAAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)
27. PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di POLRESTA Malang)
28. PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang)
29. IMPLEMENTASI PROSES PENDAFTARAN MEREK ?NS26 NISOKU? DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA (Studi di UD. NISOKU Kota Blitar)
30. PELAKSANAAN KEPPRES NO. 81 TAHUN 2005 TENTANG KELEMBAGAAN BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT (BAKORKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT (Studi Kasus Ilegal Fishing di Bakorkamla Jl. Dr. Sutomo No. 50 Jakarta Pusat)
31. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYRAKATAN ANAK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar )
32. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU (Studi di Polresta Malang)
33. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31/SAL.KEP./2005 DALAM KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA PROPOSAL DESKRIPSI TEKNIKAL PENGGANTIAN KATALIS DI KILANG PERTAMINA UPVI BALONGAN
34. PENJATUHAN PIDANA MATI DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
35. PEMISAHAN TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RUMUSAN TINDAK PIDANA RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2004
36. PELAKSANAAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN STUDI DI KABUPATEN LAMONGAN
37. DAMPAK PERSAINGAN TARIF TELEPON SELULER GSM PRA BAYAR ANTAR OPERATOR TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN (Studi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan YLK Kota Malang)
38. ANALISA YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 384/PID.B/2008/PN.GRESIK DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Gresik)
39. PERANAN PERS (WARTAWAN) DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Studi di Radar Malang)
40. EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN SAKSI SEKALIGUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Polresta Malang)
41. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BANK APABILA PEMEGANG KARTU KREDIT WANPRESTASI (Studi Di Bank Niaga Malang)
42. ANALISA YURIDIS EMPIRIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) OLEH PERANGKAT DESA WEDUSAN KEC. TIRIS KAB. PROBOLINGGO
43. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK DITINJAU DARI ASPEK PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (STUDI DI PT. MULTI WIRAJAYA MULIA)
44. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ( Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Jatim Di Kota Surabaya )
45. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PARKIR BERLANGGANAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi Di Kabupaten Tulungagung)
46. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ?SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE)? SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
47. ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
48. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENAMBANGAN PASIR DI SUNGAI BRANTAS (Studi di Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang)
49. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA MARAKNYA PERJUDIAN TOGEL DI DESA BRINGIN KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG
50. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGRUSAKAN DAN PEMBAKARAN PERUSAHAAN STOCKFILE MALEWONG JAYA ABADI OLEH MASSA (Studi Ketidakpatuhan Masyarakat di Desa Ujung Baru, Kabupaten Tanah Laut, kalimantan Selatan)
51. ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)
52. ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNIAD TERHADAP WARGA SIPIL (Studi Kasus di Kumdam V/Brawijaya Malang)
53. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH PARA PENGKONSUMSI MINUMAN KERAS (Studi kasus di Desa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
54. KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG WANITA SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PEMBUNUHAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Kota Malang)
55. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAKAN PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN
56. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA SPONSORSHIP ANTARA KLUB SEPAK BOLA PERSEBAYA DENGAN PT. JAWA POS
57. PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ANTARA UNIT PENGOLAHAN VI PERTAMINA DENGAN MASYARAKAT BALONGAN MELALUI MEDIASI
58. TINGKAT KESADARAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM MELAPORKAN TINDAK PIDANA KDRT (STUDI DESA PESISIR KECAMATAN SUMBERASIH KOTA PROBOLINGGO)
59. ?ANALISIS YURIDIS PERAN LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS”
60. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA (Studi di PT. IIN ERA SEJAHTERA Malang)
61. STUDY TENTANG PENGATURAN PORNOGRAFI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG – UNDANG PORNOGRAFI
62. PERAN POLISI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Polisi Resor Kota Batu)
63. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DAN PENDAFTARANNYA DALAM WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP) (Studi di Kantor Notaris Yenni Wuryandari, SH dan Badan Perizinan Dan Investasi Daerah (BPID) di Kota Balikpapan)
64. ANALISIS KRITIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DALAM HAJATAN BESAR (Studi kasus di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)
65. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KALANGAN REMAJA DI KOTA BLITAR
66. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN KEWENANGAN SATTIBTRANMAS (Satuan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat) DALAM MEMBERANTAS PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Study di Kabupaten Tuban)
67. EFEKTIFITAS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Di Polresta Malang)
68. TINGKAT KESADARAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM MELAPORKAN TINDAK PIDANA KDRT ( STUDI DI DESA PESISIR KECAMATAN SUMBERASIH KOTA PROBOLINGGO )
69. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG NO.555/PID.B/2006/PN.MLG DENGAN TERDAKWA RAHMAT YANUAR SEBAGAI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
70. HAK ANAK DALAM BEREKSPRESI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (studi terhadap kasus Bintang Maulana Zakarya)
71. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOBA ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan )
72. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG IDENTIFIKASI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA TRAFFICKING (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)
73. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERPOLISIAN MASYARAKAT (COMMUNITY POLICING) DALAM MENGURANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA (Studi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KDRT dan Pencurian Dalam Keluarga di Polres Bojonegoro)
74. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG UPAYA YANG DILAKUKAN KOPERASI UNTUK MEMINIMALISASI ANGGOTA WANPRESTASI (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Sido Dadi Kabupaten Madiun)
75. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG IDENTIFIKASI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA TRAFFICKING (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)
76. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBATASAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA BATU (Studi di Polisi Resort Kota Batu)
77. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS BIAYA PASANG BARU LISTRIK DALAM PERSPEKTIF YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN (YLK) (Studi di Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Malang)
78. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN SEBAGAI ALASAN GUGAT CERAI DAN PROSEDUR PEMBUKTIAN (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)
79. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN ?TITIP SIDANG? DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA ( Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang )
80. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN KOTA DAN UPAYA PENANGGULANGANYA ( Studi di Wilayah Hukum Polres Banyuwangi)
81. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYEBERANG JALAN TIDAK MEMATUHI ATURAN MENYEBERANG DI ZEBRA CROSS DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA (Studi kasus di Polresta Malang)
82. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGI PELAPOR DAN SEBAGAI SAKSI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRES MOJOKERTO)
83. EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN USAHA PEMONDOKAN ( Studi di Kecamatan Lowokwaru Malang )
84. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PENULISAN HUKUM
85. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) DI KOTA MALANG (Studi di Polresta Malang)
86. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sragen)
87. PENULISAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN IJAZAH OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF ( Di Kepolisian Resor Kota Malang )
88. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MALANG (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Malang)
89. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU (Studi di Polresta Malang)
90. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS PENGGUNAAN PESTISIDA OLEH PETANI APEL DI KOTA BATU
91. ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA TNIAL DENGAN MASYARAKAT DI DESA ALAS TLOGO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
92. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASCA AJUDIKASI ( STUDI DI DESA GENENGAN, KECAMATAN PAKISAJI , KABUPATEN MALANG )
93. TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK (Studi Kasus Terhadap Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM- 242/MLANG/04/2007 Di Kejaksaan Negeri Malang)
94. PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG MILIK WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENAGIHAN HUTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA AKIBAT TUNGGAKAN PAJAK TERHUTANG (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
95. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASCA AJUDIKASI ( STUDI DI DESA GENENGAN, KECAMATAN PAKISAJI , KABUPATEN MALANG )
96. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOBA (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B Pinrang Sulawesi-Selatan)
97. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG DI TIMBULKAN DARI KEBERADAAN KOMUNITAS PUNK DI KOTA MALANG
98. ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA TNIAL DENGAN MASYARAKAT DI DESA ALAS TLOGO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
99. TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK (Studi Kasus Terhadap Surat Tuntutan No. Reg Perkara:PDM- 242/MLANG/04/2007 Di Kejaksaan Negeri Malang)
100. IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BLITAR NO. 8 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Polres Blitar )
101. HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM ISLAM
102. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MENGUNGKAP KASUS BUNUH DIRI (Studi Tehadap Pelaksanaan Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi Di Polresta Malang)
103. PELAKSANAAN ATAS PEMBERIAN ASURANSI SEBAGAI GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG LION AIR ( Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Solo )
104. PENJATUHAN PIDANA MATI DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
105. ANALISIS YURIDIS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 374/Pid.B/2007/PN Malang)
106. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAKANAK JALANAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG (METODE YURIDIS KRIMINOLOGIS)
107. TINJAUAN YURIDISSOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK (Studi Di Bank BTN Cabang Malang)
108. PERLUASAN MAKNA AZAS LEGALITAS DALAM RANCANGAN KUHP 2004 INDONESIA
109. PERAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) (Studi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur)
110. FUNGSI ASURANSI BAGI KREDITUR AKIBAT RUSAKNYA BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Bank AKITA Surabaya)
111. ?TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM HAL PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA? ( Studi di Polresta Malang )
112. PROSPEK ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
113. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK KOMPENSASI BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL LUMPUR LAPINDO (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo)
114. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pegangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil)
115. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA ( PJTKI) TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI (Studi kasus di PJTKI PT. Andromeda Graha Malang)
116. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORPORASI (Studi tentang kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Polda Jatim)
117. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERKARA NO. 13/PUU-I/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DI INDONESIA
118. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENEBUSAN BARANG JAMINAN GADAI OLEH PIHAK KETIGA DENGAN MENGGUNAKAN SURAT BUKTI KREDIT (Studi di Kantor Cabang Perum Pegadaian Kota Malang)
119. KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD (Studi di Peradilan Militer III-12 Surabaya)
120. IMPLEMENTASI PROSES PENYERAHAN BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPOLISIAN KEPADA JAKSA PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Polresta Malang)
121. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA (Studi Pada Universitas Muhammadiyah Malang)
122. KECENDERUNGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DARI PADA PIDANA DENDA (Studi di Pengadilan Negeri Kalabahi)
123. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) (Studi Di Kantor Notaris Niluh Elita Mahariani,SH,M.Kn.Malang)
124. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEMATIAN (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya Malang Regional Office)
125. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI TENTANG PENERAPAN PASAL 41 UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA JO 47 UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DI KEJAKSAAN MALANG)
126. PENULISAN HUKUM/SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS NORMATIF SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI IDE DASAR DOUBLE TRACK SYSTEM THEORY
127. KENDALA DAN UPAYA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN KASASI YANG TELAH MEMEPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP ( Studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur )
128. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ALASAN PENOLAKAN TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA MINIMUM LIMA BELAS (15) TAHUN TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DENGAN CUMACUMA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Polisi Resor Kota Malang)
129. ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DALAM KUHP PASAL 284 DAN RUU KUHP PASAL 420
130. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI
131. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA SEBAGAI KONSUMEN JASA PERBANKAN PADA PENGGUNA ATM ( Studi di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang )
132. PENGGUNAAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Di Polres Tuban)
133. PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DAN PERMASALAHANNYA (Studi di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Megah Utama Malang)
134. ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/SKLN-IV/2006 TENTANG SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
135. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP JUSTIFIKASI ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES PENDIDIKAN (Studi Pada Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat)
136. ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ?TAWURAN? PADA ACARA PAGELARAN KESENIAN TAYUBAN (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
137. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERADA DI LINGKUNGAN LOKALISASI TRETES DESA PECALUKAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN (Studi di Polsek Prigen)
138. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG DASAR DAN UNDANG-UNDANG DALAM JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1945
139. IMPLIKASI SISTEM KOMANDO MILITER TERHADAP PELAKSANAAN KOPERASI DI PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA (PRIMKOPAU) ?GLATIK? SKADRON 464 PASKHAS PANGKALAN TNI-AU ABDURRAHMAN SALEH KOTA MALANG
140. IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-/2007 TENTANG DIPERBOLEHKANNYA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
141. IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG (Studi Di Kota Malang)
142. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI FAKTOR PENYEBAB DAN FAKTOR PENCEGAH TERHADAP NARAPIDANA ANAK MENJADI RESIDIVIS (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Blitar)
143. ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERSIFAT PENUNJANG YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
144. PENERAPAN IJIN KEPADA PJTKI DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI (Studi Kasus di BNP2TKI Jakarta)
145. EKSISTENSI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA (Analisis Yuridis Normatif Materi Pengaturan Tentang otonomi Desa)
146. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM MENURUT PASAL 20 PP No.41 TAHUN 1993 TENTANG ANGKUTAN JALAN ( Studi di Kabupaten Pamekasan )
147. EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM UNDANG?UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KASUS PELANGGARAN DIBIDANG CAKRAM OPTIK (VCD BAJAKAN) (Studi di Polres Batu)
148. KESADARAN HUKUM PENDUDUK TENTANG PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA (Studi Di Dukuh Sumberceleng, Ds. Banjarejo,Kec. Donomulyo, Kab. Malang)
149. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERANGKAT SECARA ILEGAL (Studi Kasus TKI Ilegal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Jawa Timur)
150. PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK ALIH DAYA ( OUTSOURCE ) DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING (Studi di PT. Wira Usaha Sejahtera Gresik)
151. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERLUASAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN
152. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMENUHAN HAK TERDAKWA DALAM MEMPEROLEH PENDAMPINGAN KUASA HUKUM ( Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri )
153. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)
154. ANALISIS YURIDIS DAYA JANGKAU KUHP DAN KUHAP TERHADAP BENTUK KEJAHATAN MAYA MELALUI TELEPON SELULAR
155. PERAN DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN (WASBANGDALING) DALAM MELAKUKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MALANG (Studi Di Pemkkot Malang)
156. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi diKecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)
157. EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA MALANG (Studi di Kota Malang)
158. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Di Polres Malang)
159. ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN IBU TERHADAP ANAKNYA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS II-A MALANG)
160. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polres Ponorogo)
161. ?KAJIAN YURIDIS NORMATIF PENTINGNYA WEWENANG PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTiTUSI Nomor. 005/PUU-IV/2006?
162. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KONSEP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN ADANYA OTONOMI KHUSUS PEMERINTAHAN ACEH (Tinjauan Terhadap Hak Pemberlakuan Syariat Islam)
163. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBERLAKUAN AZAS ?EQUALITY BEFORE THE LAW? TERHADAP TINDAKAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI APARATUR DAERAH TINJAUAN TERHADAP PASAL 36 DAN 53 UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Study di Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Polres Kepanjen)
164. TINJAUAN YURIDIST SOSIOLOGIS TENTANG PENYIDIKAN KASUS PENCURIAN TANAMAN HIAS / BUNGGA JENIS ANTHORIUM (Studi Kasus Dipolresta Malang)
165. TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENEBANGAN KAYU JATI SECARA ILEGAL DI WILAYAH HUTAN (Studi Di Desa Aeng Kakap Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)
166. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PARIWISATA APABILA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di P.O. Al-Mubarok Malang)
167. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi pada Bisnis Bakso Kota Cak Man di Kota Malang)
168. PEMBERIAN HAK MENDAPATKAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARAPIDANA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati)
169. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PERLUASAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN
170. POLA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PEMERASAN TERHADAP GADIS DI BAWAH UMUR (Tinjauan Yuridis-Sosiologis Terhadap Kasus Pemerkosaan Dan Pemerasan Oleh Yanto Guru di Situbondo)
171. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERMASALAHAN HUKUM PENDAFTARAN BENDA TIDAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Surabaya)
172. Disparitas Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)
173. Efektifitas Perlindungan Hak Cipta atas Folklor (Studi pada Komunitas Kesenian Jaranan di Tulungagung)
174. ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU MAIRIL DAN NYEMPET DI DALAM PESANTREN PUTRA (Studi di Pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur)
175. DISPARITAS PIDANA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)
176. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RAZIA NARKOBA TERHADAP FREKUENSI PEREDARAN NARKOBA (Studi Di Polresta Malang)
177. Efektifitas Tugas Yayasan Lembaga Konsumen Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Laundry Atas Kerugian Yang Ditanggung Akibat Kelalaian Pelaku Usaha (Studi di Kota Malang)
178. POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA MENUJU DESA OTONOM DAN DEMOKRATIS DITINJAU DARI UNDANG ? UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
179. PERLINDUNGAN HAK BAGI PENAMBANG MINYAK TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 1967 (STUDI DI KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO)
180. PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
181. Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berlandaskan Fatwa MUI Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama
182. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM PERSPEKTIF UU No.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ( Studi di KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG
183. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kaset, CD Dan VCD Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN Dan PPnBM (Studi di Kantor Pajak Kota Malang)
184. EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN BERSAMA MENTERI ANTARA MENTERI AGAMA dan MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2006 dan NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU (Studi Kasus diKota Batu)
185. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 1999 TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) (Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya)
186. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG ? UNDANG KOMPONEN CADANGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DITINJAU DARI HUKUM PERTAHANAN NEGARA
187. PELAKSANAAN PEMBINAAAN NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang)
188. PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (Studi di Majelis Pengawas Notaris Daerah Malang)
189. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG ? UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
190. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEXUAL TERHADAP PENYANYI DANGDUT (Studi Kasus di O.M.Orlessa Desa Sedayu Kecamatan Turen Kabupaten Malang)
191. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PARKIR DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR ( Studi Di Kota Malang )
192. PRAKTIK ILMU HITAM DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Studi terhadap Ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005)
193. PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN ( Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)
194. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (Studi di Pengda PSSI Jatim Surabaya)
195. TIPOLOGI HUKUM TENTANG PASAL PASAL PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG KUHP TAHUN 2005
196. HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM ISLAM
197. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MENGUNGKAP KASUS BUNUH DIRI (Studi Tehadap Pelaksanaan Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi Di Polresta Malang)
198. PELAKSANAAN ATAS PEMBERIAN ASURANSI SEBAGAI GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG LION AIR ( Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Solo )
199. PENJATUHAN PIDANA MATI DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN
200. ANALISIS YURIDIS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 374/Pid.B/2007/PN Malang)
201. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAKANAK JALANAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG (METODE YURIDIS KRIMINOLOGIS)
202. TINJAUAN YURIDISSOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK (Studi Di Bank BTN Cabang Malang)
203. PERLUASAN MAKNA AZAS LEGALITAS DALAM RANCANGAN KUHP 2004 INDONESIA
204. PERAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) (Studi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur)
205. FUNGSI ASURANSI BAGI KREDITUR AKIBAT RUSAKNYA BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Bank AKITA Surabaya)
206. ?TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM HAL PENYITAAN BARANG BUKTI MILIK PELAKU TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA? ( Studi di Polresta Malang )
207. PROSPEK ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
208. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK KOMPENSASI BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL LUMPUR LAPINDO (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo)
209. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pegangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil)
210. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA ( PJTKI) TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI (Studi kasus di PJTKI PT. Andromeda Graha Malang)
211. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORPORASI (Studi tentang kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Polda Jatim)
212. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERKARA NO. 13/PUU-I/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DI INDONESIA
213. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENEBUSAN BARANG JAMINAN GADAI OLEH PIHAK KETIGA DENGAN MENGGUNAKAN SURAT BUKTI KREDIT (Studi di Kantor Cabang Perum Pegadaian Kota Malang)
214. KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD (Studi di Peradilan Militer III-12 Surabaya)
215. IMPLEMENTASI PROSES PENYERAHAN BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPOLISIAN KEPADA JAKSA PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Polresta Malang)
216. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KASUS PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA (Studi Pada Universitas Muhammadiyah Malang)
217. KECENDERUNGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DARI PADA PIDANA DENDA (Studi di Pengadilan Negeri Kalabahi)
218. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) (Studi Di Kantor Notaris Niluh Elita Mahariani,SH,M.Kn.Malang)
219. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEMATIAN (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya Malang Regional Office)
220. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI TENTANG PENERAPAN PASAL 41 UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA JO 47 UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DI KEJAKSAAN MALANG)
221. PENULISAN HUKUM/SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS NORMATIF SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI IDE DASAR DOUBLE TRACK SYSTEM THEORY
222. KENDALA DAN UPAYA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN KASASI YANG TELAH MEMEPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP ( Studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur )
223. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ALASAN PENOLAKAN TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA MINIMUM LIMA BELAS (15) TAHUN TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DENGAN CUMACUMA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Polisi Resor Kota Malang)
224. ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DALAM KUHP PASAL 284 DAN RUU KUHP PASAL 420
225. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI
226. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN DANA SEBAGAI KONSUMEN JASA PERBANKAN PADA PENGGUNA ATM ( Studi di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang )
227. PENGGUNAAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Di Polres Tuban)
228. PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DAN PERMASALAHANNYA (Studi di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Megah Utama Malang)
229. ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/SKLN-IV/2006 TENTANG SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DENGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
230. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP JUSTIFIKASI ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM PROSES PENDIDIKAN (Studi Pada Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat)
231. ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ?TAWURAN? PADA ACARA PAGELARAN KESENIAN TAYUBAN (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
232. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERADA DI LINGKUNGAN LOKALISASI TRETES DESA PECALUKAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN (Studi di Polsek Prigen)
233. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG DASAR DAN UNDANG-UNDANG DALAM JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONEISA TAHUN 1945
234. IMPLIKASI SISTEM KOMANDO MILITER TERHADAP PELAKSANAAN KOPERASI DI PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA (PRIMKOPAU) ?GLATIK? SKADRON 464 PASKHAS PANGKALAN TNI-AU ABDURRAHMAN SALEH KOTA MALANG
235. IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-/2007 TENTANG DIPERBOLEHKANNYA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
236. IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG (Studi Di Kota Malang)
237. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI FAKTOR PENYEBAB DAN FAKTOR PENCEGAH TERHADAP NARAPIDANA ANAK MENJADI RESIDIVIS (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Blitar)
238. ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERSIFAT PENUNJANG YANG TERMUAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
239. PENERAPAN IJIN KEPADA PJTKI DALAM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI (Studi Kasus di BNP2TKI Jakarta)
240. EKSISTENSI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA (Analisis Yuridis Normatif Materi Pengaturan Tentang otonomi Desa)
241. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM MENURUT PASAL 20 PP No.41 TAHUN 1993 TENTANG ANGKUTAN JALAN ( Studi di Kabupaten Pamekasan )
242. EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM UNDANG?UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KASUS PELANGGARAN DIBIDANG CAKRAM OPTIK (VCD BAJAKAN) (Studi di Polres Batu)
243. KESADARAN HUKUM PENDUDUK TENTANG PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL (ILLEGAL LOGGING) DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA (Studi Di Dukuh Sumberceleng, Ds. Banjarejo,Kec. Donomulyo, Kab. Malang)
244. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERANGKAT SECARA ILEGAL (Studi Kasus TKI Ilegal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Jawa Timur)
245. PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK ALIH DAYA ( OUTSOURCE ) DALAM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING (Studi di PT. Wira Usaha Sejahtera Gresik)
246. IMPLEMENTASI PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, MENGENAI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen)
247. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENYERTAAN MODAL SEBAGAI INDIKASI MODUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROYEK KAWASAN INDUSTRI GULA MASYARAKAT (KIGUMAS) DI KABUPATEN MALANG
248. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan (Access To Justice) Masyarakat Kota Malang (Studi di LBH Surabaya Pos Malang)
249. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN ASING MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN
250. ?PELAKSANAAN PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA?? (Studi Kasus Di Polresta Malang)
251. PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI AD DAN KELUARGANYA OLEH KUMDAM V BRAWIJAYA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI DI KUMDAM V BRAWIJAYA)
252. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan KK Dan KTP Di Kantor Kependudukan Kota Malang)
253. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK NAKAL OLEH PERS DI MEDIA MASSA CETAK (Studi di Harian Pikiran Rakyat dan Sinar Harapan)
254. TINJAUAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Polresta Malang)
255. TINJAUAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Polresta Malang)
256. MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH POLISI (Studi Kasus di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)
257. PENDIRIAN BANGUNAN DISEPANJANG SEMPADAN SUNGAI ENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) (ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS : PASAL 5 HURUF B PERDA RTRW KABUPATEN PAMEKASAN) (STUDI DI KABUPATEN PAMEKASAN)
258. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PROSEDURAL DALAM PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) (Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Hukum di Polres Malang)
259. ANALISA YURIDIS TERHADAP KLAIM ASURANSI DALAM PERJANJIAN SEWABELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT. Federal Internasional Finance dan PT. Asuransi Astra Buana di Malang)
260. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN TRAFFICKING MELALUI INTERNET
261. PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER OLEH WARNET (Studi di Kota Malang)
262. ANALISIS YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Polresta Blitar)
263. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Banyuwangi)
264. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA LAUT ANTARA PERUSAHAAN PELAYARAN DENGAN AWAK KAPAL {SETUDI DI KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN PASURUAN}
265. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK (Studi di Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan HAM Tangerang)
266. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan KK Dan KTP Di Kantor Kependudukan Kota Malang)
267. PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH DAN SEDERHANA DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)
268. PELEPASAN HAK DALAM PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA JERUKGAMPING UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
269. STRATEGI HUMAS PH. MULTIVISION PLUS JAKARTA DALAM MEMBANGUN CITRA FILM NASIONAL ?BURUAN CIUM GUE?
270. PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA PERTANGGUNG JAWABANNYA (Studi Di Radar Malang)
271. TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)
272. IMPLEMENTASI TERHADAP HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI OLEH PRESIDEN MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN DALAM KETATANEGARAAN RI SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
273. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP ??PENUMPANG GELAP?? PADA KERETA API YANG MENGALAMI KECELAKAAN (Study di Stasiun Madiun/Daops VII Madiun)
274. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polres Ponorogo)
275. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM MELINDUNGI PENGRAJIN KENDANG (Studi di Kecamatan KepanjenKidul Kota Blitar)
276. BENTUK DISKRESI DAN PERTIMBANGAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP SUPORTER SEPAK BOLA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Study Kasus Pada suporter Arema Malang)
277. TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGIS KEWENANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BALAI BESAR POM) TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL CINA BENTUK KEMASAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram)
278. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKSANAKAN PENGAMANAN UNJUK RASA DALAM PERSEPKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi di Polresta Malang )
279. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN JURNALISTIK (Studi Di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Malang)
280. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (FSP RTMM) DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) (Studi Kasus Di PT. Sasa Inti Gending dan FSP RTMM Kabupaten Probolinggo)
281. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)
282. EFEKTIFITAS KERJASAMA ANTARA POLISI DENGAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PASAL 86 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Polresta Malang)
283. PERSEPSI NARAPIDANA ANAK TERHADAP PEMBERIAN REMISI DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN NO.174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar)
284. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PEMILIK ANGKUTAN KOTA DENGAN SOPIR ANGKUTAN KOTA (Studi pada Jalur ADL di Kota Malang)
285. KENDALA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DAN PENUNTUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DPRD KOTA MALANG (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
286. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN SAKSI SEKALIGUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
287. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DALAM MEMBERIKAN GRASI (Studi Hak Prerogatif Presiden Memberikan Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme)
288. PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA MASA PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT ( Studi Kasus Suwarni bin Yakun di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri)
289. IMPLEMENTASI PENGASUHAN TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH YAYASAN PANTI ASUHAN KOTA MALANG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASAL 37 AYAT 2 (Study Kasus Di Yayasan Panti Asuhan Kota Malang)
290. PIDANA GANTI KERUGIAN SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
291. EFEKTIFITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA TIDAK MAMPU YANG DIANCAM PIDANA PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH OLEH ADVOKAT (Studi di Pengadilan Negeri Blitar)
292. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Candi Di Tulungagung)
293. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PROSEDURAL DALAM PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) (Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Hukum di Polres Malang)
294. PELARANGAN ORGANISASI/PARTAI BERIDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PASAL 28E (3) UUD 1945
295. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PROSEDURAL DALAM PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) (Studi Tentang Hak-hak Tersangka atas Pendampingan Kuasa Hukum di Polres Malang)
296. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UU N0 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di PT. Bank Central Asia Tbk., Cabang Malang)
297. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Probolinggo)
298. ANALISA HUKUM TERHADAP PENAYANGAN BERITA KRIMINAL MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE), (STUDI DI STASIUN BATU TV)
299. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK. PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Kasiman Bojonegoro)
300. IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 81 TAHUN 1998 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TERHADAP KELAIKAN OPERASI KERETA PENUMPANG (Studi di PT. Kereta Api (Persero) Daop VII Madiun)
301. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditur (Studi Di KSP ArthaTani Mandiri Banyuwangi)
302. EFFEKTIVITAS PEMBLOKIRAN REKENING BANK MILIK PENANGGUNG PAJAK GUNA MELUNASI UTANG PAJAKNYA (Studi Kantor Pelayanan Pajank Malang)
303. HAK ATAS INFORMASI BAGI PENUMPANG PESAWAT APABILA TERJADI KECELAKAAN (Studi Di Perusahaan Penerbangan Mandala Air Malang)
304. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MENGENAI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BANGUNAN DIATAS TANAH SEWA KOTA MALANG (Studi Kasus Sengketa Antara Tuan Ferry Lukman dengan Tuan Tony Supriadi di Kantor Notaris Dra. Tuminem, S.H. Kota Malang)
305. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN BIAYA NOMINAL PEMBUATAN AKTA NIKAH ANTARA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUNREJO DENGAN KANTOR CATATAN SIPIL KOTA BATU
306. PROFESIONALISME POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
307. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor (Studi Di Kota Pasuruan)
308. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Wilayah Di Songgoriti Batu Malang)
309. PELAKSANAAN/IMPLEMENTASI Pasal 74 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN di LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan, Penyelesaian Sengketa Penebangan Kayu di Kabupaten Bangkalan Madura)
310. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Blitar)
311. Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi Pada Lapas Kelas 1 Madiun)
312. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MELAKUKAN PENAHANAN (STUDI SATUAN RESKRIM POLRES BATU
313. PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES BANGKALAN (Studi Bagian Reskrim Polres Bangkalan)
314. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI KOTA MALANG)
315. PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PR. HF PRIMA (Studi di Perusahaan Rokok Sangkar Emas, Malang)
316. PELAKSANAAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM KASUS LIKUIDASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TRIPILLAR ARTHAJAYA YOGJAKARTA (Studi Kasus Likuidasi PT. BPR Tripillar Arthajaya Yogyakarta)
317. PERSOALAN HUKUM PERDATA AKIBAT TINDAKAN OPERASI GANTI KELAMIN YANG DILAKUKAN OLEH PARA TRANSEKSUAL (Studi Pada Komunitas Ikatan Waria Malang serta Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)
318. PELAKSANAAN PEMBINAAN TERBUKA ?WISMA ANTARA? SEBAGAI UPAYA ADAPTASI KEMBALI KEMASYARAKAT BAGI NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH ASIMILASI (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri)
319. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENERAPAN DARURAT SIPIL DI MALUKU UTARA BERDASARKAN KEPPRES NO. 88 TAHUN 2000 jo UU No. 23 / Prp / 1959
320. EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA ADAT DESA DALAM MENANGGULANGI PERZINAHAN DI MASYARAKAT (Studi di Desa Sumber Tangkil,Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang)
321. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA PENJARA (Studi di Pengadilan Negeri Malang)
322. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ATAS PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA BERDASARKAN PP NO.28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK ( Studi di Bank Permata Malang )
323. KAJIAN KRIMINOLOGIS TENTANG MODUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WARUNG KOPI CETHE TULUNGAGUNG ( Studi Kasus Di Polres Tulungagung )
324. PROBLEMATIKA PENYIDIKAN KASUS MALPRAKTEK PROSES KELAHIRAN BAYI DAN SOLUSINYA (Studi kasus Bidan Handayani di Polresta Batu)
325. ANALISIS YURIDIS DAN NON YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK JATIM CABANG MALANG
326. PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR
327. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Polresta Kediri)
328. PENGGUNAAN KUHP OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS YANG DILAKUKAN WARTAWAN / MEDIA CETAK (Studi tentang Penyelesaian Delik Pers Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman pasca berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers )
329. RESTITUSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL
330. Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
331. ANALISA YURIDIS TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UU No. 5 TAHUN 1999 DI BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
332. ANALISA VICTIMOLOGIS TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Polres Lumajang)
333. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TEPUNG DAGING DAN PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Surabaya)
334. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGGANDAAN DAN KOMERSIALISASI PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG ? UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI DI RENTAL KOTA MALANG)
335. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERANAN YAYASAN HATIHATI TERHADAP HAK HIDUP ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA) SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (STUDI DI YAYASAN HATIHATI, DENPASAR ? BALI)
336. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004
337. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG FENOMENA PROSTITUSI (Studi PSK dilokalisasi Krandeg-Nganjuk)
338. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN SP3 TERHADAP TERSANGKA KORUPSI BLBI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA
339. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BAGI USAHA KECIL (STUDI PADA UNIT USAHA KECIL DAN DISPERINDAG KOTA PASURUAN)
340. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN NARAPIDANA DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Malang Dan Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)
341. TINJAUAN SOSIOLOGIS KRIMINOLOGIS PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH SISWI SMU ( DI KOTA BLITAR )
342. EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL
343. TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN MAJIKAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA (Studi Kasus Kekerasan Fisik dan Psikis Terhadap Sulistyowati oleh Bagus. Data terdapat di Polresta Malang)
344. TINJAUAN SOSIOLOGIS KRIMINOLOGIS PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH SISWI SMU ( DI KOTA BLITAR )
345. PERANAN ORANG TUA DALAM MENGEFEKTIFKAN BELAJAR ANAK TINGKAT SEKOLAH DASAR DI DESA MADIREDO KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG
346. PERANAN POLISI MILITER (POM) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (TNI AD)? (Studi Di Detasemen Polisi Militer (DENPOM) V/3 Brawijaya Malang)
347. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA EMITEN DELISTING DI PASAR MODAL (Studi Di Pusat Informasi Pasar Modal – Bursa Efek Jakarta Malang)
348. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENAYANGAN BERITA KRIMINAL OLEH TELEVISI TERHADAP HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI YANG SEHAT
349. PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA
350. KAJIAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA MASSA CETAK TERHADAP KESALAHAN PENULISAN BERITA
351. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A ANAK BLITAR
352. PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Malang)
353. STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DI INDONESIA DAN DI JERMAN
354. PENEGAKAN HUKUM PERDA NO 8 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN TEMPAT PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL DI KOTA MALANG Studi di Satpol PP
355. UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DENGAN AGUNAN SERTIFIKAT TANAH YANG BUKAN ATAS NAMA DEBITUR SENDIRI (Studi di BPR Insumo Sumberarto Kediri)
356. PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API (Studi pada PT Kereta Api Indonesia Daops VII Madiun)
357. PERENCANAAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK SHUTTLE COCK DENGAN MENGGUNAKAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ( Studi Kasus di Bintang Karisma Malang )
358. ?DESAIN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG DENGAN DELPHI 6.0 DAN KTM BERCODE TIPE C-39 SEBAGAI KARTU IDENTITAS GUNA MEMUDAHKAN MAHASISWA DALAM MENGETAHUI INFORMASI AKADEMIK?
359. PERENCANAAN PEMBEBANAN TENAGA KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE VOGEL?S APPROXIMATION METHOD (VAM) DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PRODUKSI UNTUK MEMENUHI PRODUKTIFITAS YANG OPTIMAL (Study Kasus Pada PT. Mayatama Manunggal Sentosa Malang)
360. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENYIMPANGAN SEKSUAL NARAPIDANA (Studi pada LP Klas I Lowokwaru Malang)
361. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OBLIGASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN OBLIGASI TANPA WARKAT (SCRIPTLESS TRADING) DI BURSA EFEK SURABAYA
362. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN PERMENKES NO. 382/ MENKES/PER/VI/1989 TENTANG PENDAFTARAN MAKANAN (Studi Di Kantor Dinas Kesehatan Kota Malang Dan Yayasan Lembaga Konsumen Malang)
363. ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA
364. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENANGGULANGANNYA (Studi di Polres Pasuruan)
365. KENDALA YURIDIS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
366. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG KEDUDUKAN KOMISI PEMBANTU NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UUD 1945
367. Analisa Yuridis Hak Konstitusi Dipilih dan Memilih Anggota TNI dalam Persprektif Perundang-undangan hak sipil-politik dan paket perundang-undangan Pemilu.
368. KEWENANGAN KEPOLISIAN KEJAKSAAN DAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
369. PERMASALAHAN HUKUM PERCERAIAN YANG TERJADI ANTARA NARAPIDANA DENGAN ISTRINYA (Studi di Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang)
370. PELEMBAGAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA LOWOKWARU MALANG (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Lowokwaru Malang )
371. IMPLEMENTASI BIMBINGAN SERTA POLA PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA KASUS NARKOBA ( Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Wanita Malang )
372. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENERAPAN FASILITAS INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN PERBANKAN (Studi Di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Malang)
373. EFEKTIVITAS PERANAN POLISI DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA YANG DIWARNAI DENGAN KERUSUHAN (Studi di Polresta Malang)
374. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN PADA PERKARA PIDANA (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)
375. PENERAPAN HUKUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEKERJA SEX KOMERSIAL ( STUDI DI SATPOL PP DAN POLRES MOJOKERTO)
376. PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1-A LOWOKWARU MALANG
377. PELANGGARAN TERHADAP HAK NORMATIF TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi Terhadap TKI di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, KabupatenMadiun)
378. HUBUNGAN ANTARA PEKERJAAN PEMBACA MEDIA MASSA DENGAN PILIHAN RUBRIK BERITA Studi pada pelanggan Jawa Pos Radar Malang di Kota Malang
379. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA GAWAT DARURAT YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PERTOLONGAN PERTAMA PALANG MERAH INDONESIA CABANG KABUPATEN PASURUAN (Study Kasus Mengenai Korban Yang Mengalami Luka Berat atau Meninggal)
380. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
381. FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI POLRESTA MALANG)
382. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pembubaran Partai Politik Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
383. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya
384. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ORANG DEWASA DAN ANAK-ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Jember)
385. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DUALISME KETENTUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TERHADAP SAKSI YANG TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
386. PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS DAERAH DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM LINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi kasus di Badan Pengawas Daerah Kab. Magetan)
387. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM ?FORMULA SATU? DALAM MENEKAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
388. FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI POLRESTA MALANG)
389. ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 24 C AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
390. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
391. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ORANG DEWASA DAN ANAK-ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Jember)
392. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PENGANGKUTAN LAUT (Studi KasusTerhadap Kecelakaan yang terjadi di Selat Gresik ? Bawean Tanggal 24 Desember 2006)
393. PENIPUAN TERHADAP KONSUMEN OLEH SALES PROMOTION DALAM PENJUALAN SUATU PRODUK (Studi di Polresta Malang)
394. EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 610/PID.B/2006/PN.MALANG TENTANG PEMBAJAKAN SOFTWARE TERDAKWA JONI PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI MALANG
395. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME GUGATAN PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
396. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KESELAMATAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI JALUR SUNGAI DAN PERAIRAN PEDALAMAN (Studi Kasus Wanprestasi Pengiriman Barang Yang Dilakukan Oleh Kapal-Kapal Yang Beroperasi Di Dermaga Rambang Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah)
397. ANALISIS WANPRESTASI PERJANJIAN BISNIS PERTUNJUKAN MUSIK (Studi Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis Pertunjukan Musik antara ByTheWay Entertainment dengan 09.00 PM Band pada tanggal 11 Februari 2006 di Kota Banjarmasin)
398. ANALISA YURIDIS TERHADAP KRIMINALISASI PERBUATAN SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA DI INDONESIA
399. KAJIAN NORMATIF PARTISIPASI MASYARAKAT MENGAWASI PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN, SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
400. PERAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPOKAN NASABAH BANK (STUDI DI POLRESTA MALANG)
401. ANALISA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PRAKTIK PREMANISME ( Studi di DKI Jakarta )
402. ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM YANG DILAKUKAN OLEH MASSA DALAM PILKADA (Studi Kasus di Polres Kota Tuban)
403. DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM (Studi Analisa isi pada harian Jawa Pos dan Kompas, edisi JanuariMaret 2006)
404. PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL (Dalam Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan)
405. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI LAHAN PARKIR (Studi Kasus di Terminal Arjosari Malang)
406. ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENERAPAN DARURAT SIPIL DI MALUKU UTARA BERDASARKAN KEPPRES NO. 88 TAHUN 2000 jo UU No. 23 / Prp / 1959
407. EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA ADAT DESA DALAM MENANGGULANGI PERZINAHAN DI MASYARAKAT (Studi di Desa Sumber Tangkil,Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang)
408. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA SANKSI PIDANA PENJARA (Studi di Pengadilan Negeri Malang)
409. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ATAS PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA BERDASARKAN PP NO.28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK ( Studi di Bank Permata Malang )
410. KAJIAN KRIMINOLOGIS TENTANG MODUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WARUNG KOPI CETHE TULUNGAGUNG ( Studi Kasus Di Polres Tulungagung )
411. PROBLEMATIKA PENYIDIKAN KASUS MALPRAKTEK PROSES KELAHIRAN BAYI DAN SOLUSINYA (Studi kasus Bidan Handayani di Polresta Batu)
412. ANALISIS YURIDIS DAN NON YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK JATIM CABANG MALANG
413. PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR
414. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Polresta Kediri)
415. PENGGUNAAN KUHP OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS YANG DILAKUKAN WARTAWAN / MEDIA CETAK (Studi tentang Penyelesaian Delik Pers Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman pasca berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers )
416. RESTITUSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL
417. Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
418. ANALISA YURIDIS TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UU No. 5 TAHUN 1999 DI BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
419. ANALISA VICTIMOLOGIS TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Polres Lumajang)
420. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TEPUNG DAGING DAN PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus di Kantor Bea Cukai Surabaya)
421. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGGANDAAN DAN KOMERSIALISASI PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG ? UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI DI RENTAL KOTA MALANG)
422. KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERANAN YAYASAN HATIHATI TERHADAP HAK HIDUP ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA) SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (STUDI DI YAYASAN HATIHATI, DENPASAR ? BALI)
423. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004
424. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG FENOMENA PROSTITUSI (Studi PSK dilokalisasi Krandeg-Nganjuk)
425. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN SP3 TERHADAP TERSANGKA KORUPSI BLBI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA
426. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UU N0 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di PT. Bank Central Asia Tbk., Cabang Malang)
427. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Probolinggo)
428. ANALISA HUKUM TERHADAP PENAYANGAN BERITA KRIMINAL MELALUI MEDIA TELEVISI DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE), (STUDI DI STASIUN BATU TV)
429. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK. PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. (Studi Di Bank Rakyat Indonesia Unit Kasiman Bojonegoro)
430. IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 81 TAHUN 1998 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TERHADAP KELAIKAN OPERASI KERETA PENUMPANG (Studi di PT. Kereta Api (Persero) Daop VII Madiun)
431. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditur (Studi Di KSP ArthaTani Mandiri Banyuwangi)
432. EFFEKTIVITAS PEMBLOKIRAN REKENING BANK MILIK PENANGGUNG PAJAK GUNA MELUNASI UTANG PAJAKNYA (Studi Kantor Pelayanan Pajank Malang)
433. HAK ATAS INFORMASI BAGI PENUMPANG PESAWAT APABILA TERJADI KECELAKAAN (Studi Di Perusahaan Penerbangan Mandala Air Malang)
434. PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN MENGENAI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BANGUNAN DIATAS TANAH SEWA KOTA MALANG (Studi Kasus Sengketa Antara Tuan Ferry Lukman dengan Tuan Tony Supriadi di Kantor Notaris Dra. Tuminem, S.H. Kota Malang)
435. ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN BIAYA NOMINAL PEMBUATAN AKTA NIKAH ANTARA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUNREJO DENGAN KANTOR CATATAN SIPIL KOTA BATU
436. PROFESIONALISME POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
437. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor (Studi Di Kota Pasuruan)
438. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Wilayah Di Songgoriti Batu Malang)
439. PELAKSANAAN/IMPLEMENTASI Pasal 74 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN di LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan, Penyelesaian Sengketa Penebangan Kayu di Kabupaten Bangkalan Madura)
440. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Blitar)
441. Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi Pada Lapas Kelas 1 Madiun)
442. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MELAKUKAN PENAHANAN (STUDI SATUAN RESKRIM POLRES BATU
443. PEMENUHAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES BANGKALAN (Studi Bagian Reskrim Polres Bangkalan)
444. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI KOTA MALANG)
445. PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PR. HF PRIMA (Studi di Perusahaan Rokok Sangkar Emas, Malang)
446. IMPLEMENTASI PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT (Studi di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Surabaya)
447. PELAKSANAAN ADVOKASI ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KENDALANYA (Studi di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polresta Malang)
448. PERAN POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KERUSUHAN MASSA DALAM KONSER MUSIK (Studi kasus di Polresta Malang)
449. DASAR PERTIMBANGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM KASUS PERKOSAAN DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA (Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen)
450. TANGGUNG-JAWAB PIDANA PADA PELAKU PENGEROYOKAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA PELAKU CURANMOR (Studi di Polresta Malang)
451. FUNGSI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ( STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG )
452. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERJANJIAN EKSPOR HASIL LAUT (Studi di PT. Kelola Mina Laut Gresik)
453. ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI
454. ADVOKASI TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Sidoarjo)
455. UPAYA SAT RESKOBA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENNYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Polresta Surabaya Selatan)
456. PELAKSANAAN HAK TERDAKWA DALAM MENGAJUKAN EKSEPSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Nganjuk)
457. HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA MALAPRAKTEK KEDOKTERAN (Studi kasus di Polres Lamongan)
458. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PASAL 22 UU NO. 18 TAHUN 2003 (Studi Pada POSBAKUM IKADIN MALANG)
459. ?PELAKSANAAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI KERAJINAN KERAMIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI? (Studi pada Kawasan industri keramik-Dinoyo, Malang)
460. PERBANDINGAN HAK-HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DAN NARAPIDA SELAIN TERORISME (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan)
461. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KESALAHAN PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)
462. PENGGUNAAN ANALOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN WEB SITE DI INTERNET
463. PENANGGULANGAN PENCURIAN KAYU JATI MELALUI SARANA NON PENAL (Studi di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro)
464. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BAGI WAJIB PAJAK PPh 21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2000 (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro)
465. PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINGKAT RESIDIVIS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B PROBOLINGGO)
466. PERBANDINGAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA DAN SYARIKAT BERHAD (BHD) DI MALAYSIA (Studi di Notaris dan PPAT Bil?id Muhdin Boftem Surabaya Indonesia dan Tadika Darul Ikhwan Berhad, Selangor Malaysia)
467. ANALISIS PERKARA KEPAILITAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 26/PAILIT/1999/JKT. PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 15 K/N/1999
468. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM MENERBITKAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN (Studi Di Bank Jatim Cabang Malang )
469. ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA
470. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK (Studi Di DKI Jakarta)
471. ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA
472. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK (Studi Di DKI Jakarta)
473. PERSEPSI KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS PADA MASYARAKAT ISLAM (Studi pada Warga Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)
474. ANALISA YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA USAHA WARNET (Studi Tentang Perjanjian Usaha Warnet di Solonet, Kota Solo)
475. TINJAUHAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIKNYA ( Studi Di Polresta Blitar )
476. TINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP KASUS PEREDARAN OBAT KERAS SECARA ILEGAL DI PASARAN (Studi di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Surabaya)
477. IMPLEMENTASI KEWENANGAN DAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENGAWASANYA TERHADAP KINERJA NOTARIS (Studi Di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang)
478. FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar )
479. ?TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN DENGANMEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KASUS PENCURIAN NOMOR KARTU KREDIT? (STUDI DI POLWILTABES SURABAYA)
480. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 23 HURUF (i) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
481. ? BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA ? (Studi di Polresta Malang dan RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat Porong Lawang)
482. ?TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP OBYEK JAMINAN GADAI? (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Bantul, Yogyakarta)
483. PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH ( Studi di DPRD dan Pemerintah Kota Malang )
484. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS POLA PENYELESAIAN KASUS PENODAAN AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN KANKER NARKOBA CAHAYA ALAM DALAM BUKU MENEMBUS GELAP MENUJU TERANG 2 (Studi Kasus Di Kabupaten Probolinggo)
485. ANALISA PUTUSAN HAKIM PERADILAN MILITER TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA SUSILA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SEORANG BUJANG DENGAN SEORANG GADIS OLEH ANGGOTA TNI-AD (Studi Kasus Di Kumdam V/Brawijaya)
486. UPAYA POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL YANG MENGGUNAKAN SMS (Short Message Service ) (Studi di Polres Lamongan)
487. PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT OLEH LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT (LPK) BAGI USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DI MALANG JAWA TIMUR (Studi Kasus di Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Surabaya Dan Di PT. BPD Jatim Cabang Malang )
488. ANALISIS YURIDIS JAMINAN KESELAMATAN KERETA API DALAM UU NO. 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN
489. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA MODAL VENTURA (Studi Kasus Pada Perusahaan Pasangan Usaha di Kabupaten Lamongan)
490. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi di Polres Tuban)
491. TINDAKAN HUKUM POLRI TERHADAP KASUS CAROK MASSAL DI DESA BUJUR TENGAH, KECAMATAN BATUMARMAR, KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI DI POLRES PAMEKASAN)
492. TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS ?PENYELESAIAN DI TEMPAT? TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Wilayah Hukum Batu)
493. BERDASARKAN PASAL 277 AYAT (1) KUHAP DAN SE.MA NO.7 TAHUN 1985 TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Pengadilan Negeri Pamekasan)
494. UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA BERGULIR DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Studi di Lembaga Pengelola Usaha Mikro dan Mikro Kecil (LP-UMMK) Samarinda Pemprov Kalimantan Timur)
495. ANALISIS YURIDIS KETENTUAN ABORSI DALAM RANCANGAN KUHP BARU

Mudah - mudahan judul skripsi diatas bisa dijadikan referensi awal untuk menyusun tugas akhir maupun skripsi sahabat mahasiswa sekalian.

Kami mengucapkan terima kasih banyak telah sempat mengunjungi blog kami yaitu situs download skripsi gratis, tidak tepat jika sahabat mahasiswa sekalian sempat dan senantiasa meninggalkan komentar pada form komentar di bawah untuk mengeluarkan pendapatnya tentang article skripsi jurusan ilmu hukum.